Iklan ADS

Tuesday, October 17, 2017

Andre Barros

KEBEBASAN PERS DI INDONESIA

KEBEBASAN PERS DI INDONESIA



Catatan Akhir Tahun AJI Aliansi jurnalis independen
No

Jumlah

No
Jenis Kekerasan
Jumlah
1
Advokat
1

1
Ancaman teror
2
2
Aparat pemerintah
1

2
Perusakan alat
2
3
Hakim
1

3
Intimidasi lisan
3
4
Pelajar atau Mahasiswa
2

4
Intimidasi lisan oleh pejabat Publik
3
5
Ormas
3

5
Penyitaan hasilpeliputan
7
6
Kader Parpol
6

6
Ancaman kekerasan
9
7
Satpol PP
6

7
Pengusiran peliputan
17
8
TNI
6

8
Kekerasan Fisik
35
9
Tidak dikenal
5


Total
78
10
Pejabat pemerintah
8




11
Polisi
13




12
Warga
26




         Total
78





           
Data diatas menunjukan bahwa kekerasan terhadap pers tidak pernah hilang dari tahun ketahun, bahkan 2016 merupakan tahun dimana angka kekerasan terhadap pers meningkat dalam 10 tahun terakhir, kasus kekerasan paling banyak di lakukan oleh masyarakat sipil dengan jumlah 26 kasus, Salah satunya adalah kasus Pembegalan Terhadap seorang jurnalis perempuanBernama Fitra, Fitra diserang hingga kehilangan salah satu bola matanya pada 7 April 2016 laluDi Pekan Baru, Atau kasus lainnya yang menimpa Ricky seorang Wartawan media online ternama di Sulawesi utara pada 10/04/2016, Saat itu Ricky ditugaskan untuk melakukan peliputan di Polresta Manado,dan ketika dalam perjalanan pulang Ricky tiba-tiba diserang oleh kelompok preman dan melukainya,Selain dari 2 kasus ini masih banyak lagi kasus kekerasan terhadap wartawan, bisa di lihat pada tabel diatas dimana Mayarakat sipil memegang skor tertinggi, Kemudian disusul lagi pihak Kepolisian dengan jumlah 13 kasus kekerasan, Pejabat Pemerintah 8 kasus, dan TNI 6 Kasus. 

Jika Masyarakat sebagai Pengawal kebijakan, Polisis, TNI, dan Aparat Pemeritah sebagai penegak hukum, keamanan negara,dan pembuat kebijakan, Elemen-elemen ini yang terlebih dahulu melakukan kekerasan, bagaimana mungkin Hukum bisa ditegakkan? Bagaimana mungkin pers bisa maju dan dapat dikatan sebagai pengawal demokrasi dan kontrol sosial, Padahal Pers di indonesia dilindungi oleh undang-undang, sebagaimana telah dimuat dalam undang-undang tahun 1999 no 40 Bab II pasal 4 menjelaskan bahwa, kemerdekaan pers Nasional di jamin sebagai hak asasi warga negara, dalam artian bahwa pers bebas dari tindakan pencegahan, pelanggaran, dan atau penekanan, agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin, kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam kode etik jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan pers. Dalam bab III pasal 8 juga mengatakan bahwa dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapatkan perlindungan hukum, yang kemudian dijelaskan bahwa Jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan perannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika wartawan melakukan kesalahan dalam penulisan berita dan kemudia dianggap sebagai pencemaran nama baik seseorang ataupun lembaga, baik itu lembaga pemerintahan maupun kembaga swasta, dan atau menimbulkan isu sara, Maka pihak yang merasa dirinya sebagai korban tidak senmerta-merta langsung melakukan kekerasan terhadap seorang wartawan tanpa ada konfirmasi dengan pihak media dimana wartawan tersebut bekerja, Karena semua ini sudah diatur oleh undang-undang, Dimana terdapat dalam bab I Ayat 11 tentang Hak Jawab, yaitu : Hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya, dan ayat 12 Hak Koreksi, adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakn oleh pers baik tentang dirinya atau orang lain. Kemudian ayat 13 Kewajiban koreksi, Ayat ini mengharuskan Pers untuk melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers bersangkutan.

Ketika berbicara tentang kebebasan pers khususnya di Indonesia yang jaminan kebebasannya masih diragukan walaupun telah diatur oleh undang-undang tentang pers, ada empat toeri Klasik tentang pers yaitu Four theories of the press ( Empat teori tentang pers) yang ditulis Siebert, peterson, dan Schramm ( dalam Budyatna 2005 : 16) Jurnalistik Teori dan Praktek yaitu:Authoritarian Theory (Teori pers Otoriter), Teori ini di akui sebagai tori pers tertua yang berasal dari abad 16, teori pers ini lahir berdasarkan falsafah kenegaraan yang membela kekuatan absolut, kebenaran hanya di percayakan kepada segelintir orang bijaksana yang mampu memimpin, inti dari teori ini adalah bahwa negara memiliki kedudukan lebih tinggi daripada individu dalam skala nilai kehidupan sosial.Libertarian theory (Teori pers bebas), Teori ini berkembang dan mencapai puncaknya pada abad 19, teori ini memandang manusia sebagai makhluk rasional yang dapat membedakan antara yang benar dan tidak benar, berkat toeri inilah yang menjadikan Pers sebagai pilar ke 4 yang berkuasa setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif, Oleh karena itu pers harus bebas dari pemerintah dan tidak di intimidasi dan diinterfensi oleh pejabat-pejabat publik yang memegang kekuasan di lembaga pemerintahan.

Responsibility theory (Teori pers bertanggung jawab sosial), Teori ini lahir dengan adanya perkembangan media elektronik pada abad ke 20 dan kemudian menuntut media massa untuk memiliki sebuah tanggung jawab sosial karena teori ini memandang bahwa pers mutlak mendorong dekadensi moral, oleh karena itu perlu adanya pers dan sistem jurnalistik dengan menggunakan moral dan etika, dimana hari ini dikenal di Indonesia dengan kode etik jurnalistik.Soviet Communist Theory ( Teori pers Komunis Soviet), Teori ini dipandang sebagai pembaruan dari dua teori diatas yakni Teori pers bebas dan Teori pers bertanggung jawab sosial. teori pers Komunis Soviet memandang bahwa pers dengan sepenuhnya mendukung sistem sosial soviet atau kepeda pemerintah, dan fungsinya membimbing masyarakat secara cermat agar jauh dari pengaruh-pengaruh luar yang dapat menjauhkan masyarakat dari cita-cita pemerintah.

Dari keempat teori yang telah dijabarkan diatas, seperti apakah praktek pers di Indonesia? Praktek pers di Indonesia lebih kepada teori pers bertanggunggung jawab sosial, Namun perlu diketahui bahwa keempat teori ini lahir berdasarkan perkembangan media, Politik, ekonomi dan sistem yang dianut oleh suatu negara serta ideologinya. Hal ini sesuai dengan falsafah pers bahwa nilai atau prinsip-prinsip yang dijadikan pedoman pers disusun berdasarkan sistem politik dan ideologi suatu negara serta nilai atau norma yang berkembang dalam masyarakat, dimana pers yang bersangkutan hidup, Contohnya teori komunis soviet, teori ini lahir berdasarkan paham komunis yang dianut oleh Soviet, juga teori pers Otoriter, teori inipun lahir berdasarkan sistem kerajaan yang dianut oleh suatu negara dimana negara memiliki kekuasaan absolut dan kedudukan negara lebih tinggi daripada individu dalam skala nilai kehidupan sosial, Selain menganut sebagian tero pers bertanggunggung jawab sosial, Pers di Indonesia juga berkembang sesuai dengan sisten demokrasi pancasila dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, poin-poin inilah yang kemudian di susun untuk menjadi pedoman pers di Indonesia.

Melihat kondisi dan realita saat ini bawha kebebasan pers di Indonesia belum berjalan dengan efektif, kekerasan terhadap wartawan kerapkali masih mewarnai panggung pers Indonesia dari tahun ke tahun, Hal ini di sebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sebuah perubahan, Pers sebagai alat kontrol sosial juga sebagai salah satu tiang Demokrasi menuju suatu masyarakat yang demokratis, seharusnya mendapat dukungan yang sebesar besarnya dari masyarakat maupun pemerintah, namun kenyataannya berbanding terbalik, Jika dilihat dari salah satu sudut pandang menurut Status Quo, maka dapat katakan bahwa situasi dan kondisi seperti ini bisa saja dengan sengaja di ciptakan untuk menjaga stabilitas agar tidak terjadinya perubahan demi keuntungan kepentingan pihak atau golongan tertentu, Mereka telah menyalah gunakan rasionalitas mereka untuk menindas seperti dikatakan oleh seorang filsuf bernama Herbert Marcuse (dalam Listiyono dkk 2016 : 105) Kritik Marcuse atas selubungnya ideologi di balik rasionalitas manusia, ia menilai bahwa rasionalitas merupakan biang keladi segala bentuk penindasan dan perbudakan manusia atas manusia, Rasionalitas yang semula mengacu pada kemampuan manusia untuk memilih antara yang benar dan yang salah sepanjang kesalahan dan kebenaran itu terutama merupakan suatu keadaan dari yang ada, Pengertian rasio ini kemudian mengalami pergeseran arti, rasio semata-mata hanyalah alat untuk mencapai tujuan, yakni keuntungan secara sepihak.




Daftar Pustaka

Buku

Suryawati Indah,Jurnalistik Teori dan praktik, Ghali Indonesia

Prof.Dr. Budyatna, M.A. , Jurnalistik Teori dan Praktik

Online


HOP Itjen Dep. Kimpraswil



Andre Barros

About Andre Barros -

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :